HASIL KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI

Pengadilan tinggi telah memutuskan bahwa pekerja migran termasuk pekerja rumah tangga yang tidak memiliki dokumen,berhak mengajukan gugatan untuk menuntut haknya sebagai pekerja, termasuk gaji dan tuntutan ganti rugi lainnya. Departemen perburuhan tidak dibenarkan menolak pengajuan gugatan hanya atas dasar tidak memiliki dokumen yang sah.

Jadi jangan takut untuk memperjuangkan hak kita sebagai pekerja rumah tangga!!!!

----berikut siaran media lengkap dari LSM Tenaganita-----

Pengadilan Tinggi Menguatkan Hak Pekerja Migran Tak Berdokumen untuk Menuntut Gaji Tidak Dibayar

Dalam keputusan yang sangat penting hari ini, Pengadilan Tinggi di Shah Alam, memutuskan bahwa pekerja migran tak berdokumen di Malaysia yang bekerja tanpa permit kerja resmi memiliki hak hukum untuk menuntut ganti rugi di pengadilan perburuhan melawan eksploitasi, perampasan upah dan tidak dibayarkan gaji atau pelanggaran perburuhan lainnya.

Pada 26 Oktober 2017, Nona telah mengajukan tuntutan di kantor Departmen Perburuhan di Port Klang, melawan majikannya (Lee Hee Chooi) untuk sejumlah uang RM 30.255.32, sebagaimanana itu adalah gaji yang tidak dibayarkan untuk periode 4,5 tahun. Setelah menunggu selama tiga bulan, pada 10 Januari 2018 secara resmi dari Departemen Perburuhan menginformasikan kepada Nona yang mana majikan telah membantah mempekerjakannya dan selebihnya Departemen Perburuhan tidak dapat melakukan apapun disebabkan Nona tidak memiliki permit kerja yang sah.  
Nona mengajukan banding kepada Pengadilan Perburuhan di Port Klang melawan keputusan dari Kantor Departemen Perburuhan.

Namun pada 14 Agustus 2018, tanpa melihat pertimbangan dari gugatan, Pengadilan Perburuhan menolak Gugatan Nona untuk gaji tidak dibayar. Staff Pengadilan Perburuhan Miss. Wandi Pardy memutuskan yang mana gugatan “Akan ditolak dan seterusnya dihentikan” disebabkan Nona adalah pekerja migran tak berdokumen. Dia menyatakan bahwa tanpa dokumen kerja yang sah, semua transaksi atau tindakan oleh pekerja yang tidak teratur ini adalah tidak berlaku dan semua hak pekerja untuk membuat gugatan melawan pihak lain secara otomatis gagal.
Nona mengajukan banding kepada Pengadilan di Shah Alam, dengan pendampingan oleh Tenaganita pada 24 Agustus 2018 melawan putusan dari Pengadilan Perburuhan.

Inti dari banding adalah bahwa pengadilan buruh salah dalam menolak klaim Nona untuk upah yang tidak dibayar, hanya dengan dasar bahwa dia tidak memiliki izin kerja yang sah, tanpa memberi dia kesempatan untuk menyatakan dasar bandingnya.

Banding awalnya didengar oleh Hakim Vazeer Alam. Setelah beberapa sidang dan penundaan, kasus dipindahkan ke Hakim Hajjah Azizah Nawawi yang mendengar pengajuan akhir pada 18 Juni 2019.

Dalam putusannya hari ini, Hakim Azizah mengizinkan banding oleh Nona yang menyatakan bahwa Pengadilan Buruh telah bertindak secara prematur (terlalu dini) untuk menolak gugatan Nona dengan alasan bahwa ia tidak dalam wilayah hukum untuk mendengarkan kasus oleh seorang pekerja yang tidak memiliki dokumen.

"Saya berpendapat bahwa terlalu dini bagi Pengadilan Perburuhan untuk mempertimbangkan masalah perizinan yang sah tanpa terlebih dahulu memastikan apakah ada hubungan kerja antara pemohon dan termohon," katanya. Dia memerintahkan agar kasus dikirim kembali ke Pengadilan Buruh untuk pemeriksaan penuh atas pertimbangan gugatan  Nona untuk upah yang tidak dibayar.

Tenaganita sangat dikuatkan oleh keputusan Pengadilan Tinggi di Shah Alam yang telah memberikan jalan hukum untuk melawan eksploitasi terhadap pekerja migran tak berdokumen.

Ini adalah bukti yang umum bahwa sebagain besar pekerja migran tidak berdokumen di Malaysia masuk dalam kategori pekerja migran gelap bukan karena kesalahan mereka. Dalam kenyataannya mereka biasanya menjadi korban penipuan oleh agenci pekerja, yang sering di bantu oleh pejabat resmi yang korup. Oleh karena itu, menafikan hak upah mereka adalah sama dengan mengoleskan garam kedalam luka, “kata Glorene Das. Dia menambahkan bahwa hak-hak pekerja migran untuk menuntut upah mereka harus ditangani secara terpisah dari status keimigrasian mereka.

Joseph Paul, pendamping kasus untuk Nona mengatakan yang mana Putusan Pengadilan Tinggi bermakna kasus Nona kembali ke posisi yang sama ketika dia pertama kali mengajukan gugatan dengan Departemen Perburuhan pada Oktober 2017. Namun begitu dia bersuara bahwa keputusan oleh Hakim Hajjah Azizah adalah satu tahapan menuju perlindungan dan penguatan pada hak-hak dasar para pekerja migran, di dalam menghadapi upaya kurang ajar yang menggunakan Undang-Undang Imigrasi sebagai hukum tertinggi negara, untuk mengesampingkan hak hidup (dan hak konskuen dibayarkan upah untuk pekerjaan), semua orang di dalam negara ini, sebagaimana dimandatkan dalam konstitusi (hukum tertinggi) federal.

Pada persidangan sebelumnya, dikutip dari pernyataan Nona “Saya telah membersihkan rumah majikan selama lima tahun, merawat anaknya dan anjingnya dan juga bekerja sepanjang waktu di tokonya. Untuk kesemuanya saya ingin gaji saya yang telah bekerja untuk mereka, jadi saya bisa pulang kepada keluarga saya”. Sementara didorong oleh keputusan Pengadilan Tinggi hari ini, Nona mengatakan dia masih belum bisa memahami bagaimana majikannya dulu tidak berperasaan dengan tidak mengakui bahwa dia telah bekerja untuknya.

Perjuangan nona untuk mendapatkan keadilan belum selesai, sebab dia sekarang harus membuktikan kepada pengadilan fakta bahwa dia bekerja untuk majikannya hampir selama lima tahun, satu tugas yang akan lebih mudah ketika dua tahun lalu dia pertama kali mengajukan tuntutan di Pengadilan Perburuhan.

SEKIAN
Glorene A Das
Direktur Eksekutif
Tenaganita